Apa Itu BPHTB? Gini Ulasan Lengkap BPHTB Harus Kamu Tau

BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pungutan atas perolehan hak tanah dan bangunan yang terjadi dalam beberapa kasus dan peristiwa hukum sehingga hak tersebut dapat dimiliki oleh perorangan maupun suatu badan. Biaya perolehan tersebut bervariasi dan tergantung pada lokasi dan nilai properti, serta objek tidak kena pajak yang ada.

Peristiwa yang dapat menyebabkan anda memperoleh hak atas tanah dan bangunan tersebut sebagai contoh saat anda melakukan transaksi jual beli tanah dengan seseorang atau suatu badan tertentu. Pada transaksi jual beli tanah, biaya perolehan tidak hanya dibayarkan pada saat sebelum akta jual beli ditandatangani saja tetapi pada saat tukar menukar, hibah, waris, pemasukan tanah kedalam perseroan dan lain-lain.

BPHTB

Pada dasarnya, objek dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah setiap upaya pemindahan hak atau pemberian hak atas tanah dan bangunan. Objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat berupa beberapa kasus dan peristiwa tertentu, seperti berikut ini.

  1. Pada kasus pemindahan hak, antara lain:
  • Jual beli

Pada kasus jual beli tanah dan bangunan yang dilakuakan penjual dan pembeli sesuai wewenang PPAT, akan diperoleh bea perolehan sebesar 5% setelah dikurangi NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak).

  • Tukar menukar
  • Hibah
  • Hibah wasiat
  • Waris
  • Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
  • Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
  • Penunjukan pembelian lelang
  • Pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.
  • Penggabungan usaha
  • Peleburan usaha
  • Pemekaran usaha
  • Hadiah

 

  1. Pada kasus pemberian hak baru, karena alasan berikut:
  • Kelanjutan pelepasan hak
  • Di luar pelepasan hak

Pada kasus jual beli, pajak akan dikenakan kepada kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Kepada penjual akan dikenakan PPh atau pajak penghasilan sedangkan pada pembeli akan dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang besarnya dihitung berdasarkan harga perolehan hak atau nilai perolehan objek pajak (NPOP). NPOP merupakan nilai transaksi atau nilai kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

 

Pada kenyataannya, nilai NOP bisa lebih besar atau lebih kecil dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan banyak faktor lain juga yang mempengaruhi nilai NPOP, seperti perkembangan dan pertumbuhan yang luar biasa dari suatu daerah dalam waktu tertentu sehingga harga tanah akan meningkat tajam. Pada daerah tersebut, NPOP akan jual lebih besar dari NJOP. Namun sebaliknya, apabila daerah yang nilai NPOP nya lebih rendah dari nilai NJOP seperti pada daerah yang dijadikan tempat pembuangan sampah atau TPA , daerah yang berdekatan dengan pabrik-pabrik, daerah yang bersebelahan dengan area pemakaman atau lokasi tanah yang berpotensi untuk konflik dan sengketa, maka nilai NJOP-nya akan lebih tinggi dibandingkan NPOP nya.

.

Menurut peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016, bphtb yang harus dibayarkan tertera pada pasal 1 ayat 1 huruf a adalah sebagai berikut:

  1. 2,5% (dua koma lima persen) harus dibayarkan dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana (RS) atau Rumah Susun Sederhana (RSS) yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
  2. 1% (satu persen) harus dibayarkan dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana (RSS) yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
  3. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 21 tahun 1997 mengenai bphtb yang diperoleh karena hak waris dan hibah wasiat menjadi objek pajak dikarenakan hak atas tanah dan bangunan telah diwariskan dari pewaris sebelum meninggal dunia dan objek pajak berlaku saat pewaris meninggal dunia.

Sementara itu, apabila pewaris meninggal dunia, sebenarnya terjadi pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris. Sedangkan untuk perolehan hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh seorang atau badan dari pemberi hibah wasiat yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Hibah wasiat tidak hanya diberikan kepada perorangan saja, namun juga bisa diberikan kepada suatu badan atau pelayanan kepentingan umum seperti di bidang pendidikan, sosial, kesehatan dan bidang kebudayaan yang dapat digunakan untuk mensejahterakan banyak orang dan bukan untuk mencari keuntungan belaka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *